DampakPerubahan Iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya Perubahan Iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Risiko Iklim adalah potensi dampak negatif Perubahan Iklim yang merupakan interaksi antara Kerentanan, keterpaparan dan bahaya.
Pemerintahan suatu negara atua daerah tidak boleh tertutup dalam kerangaka demokrasi. Rakyat berhak mengetahui jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakannya. Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter atau diktator. Baca juga Definisi politik menurut ahli Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Selain itu sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Korupsi musuh rakyat Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut 1. Pengaruh Kekuasaan - Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya. - Peralihan kekuasaan sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dendam antara kelompok di masyarakat. - Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya. - Pemerintahan yang sentralistik sehingga timbul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering memunculkan konflik vertikal, yaitu adanya tuntutan memisahkan diri dari negara atau separatisme. - Penyalahgunaan kekuasaan karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. 2. Moralitas - Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan lokal bangsa sebagai sumber etika sehingga dikemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. 3. Sosial Ekonomi - Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi pluralisme yang tidak dikelola dengan baik. - Perilaku ekonomi yang sarat korupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada kelompok pengusaha asing/besar. 4. Politik dan Hukum - Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. - Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan termasuk masalah hak warga negara di mata hukum. Baca juga Mengatasi kipas laptop panas karena virus
Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Pemerintah harus terbuka atau transparan kepada masyarakatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparan diartikan sebagai segala sesuatu yang nyata, jelas, tidak terbatas pada beberapa orang tertentu saja, atau sifatnya
Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah? Terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa Selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain Dapat memperkokoh posisi penyelenggara pemerintah Kurangnya kepercayaan dunia luar pada suatu bangsa Sukar mengharapkan partisipasi masyarakat untuk negara Jawaban B. Selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain. Dilansir dari Ensiklopedia, akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain. ANALISISFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud) Sintike Mentari Modo David Paul Elia Saerang Agus Tony Poputra (Email : sintikemodo88@gmail.com) ABSTRACT The research was conducted on the basis of the gap between expectations and reality . Download Skip this Video Loading SlideShow in 5 Seconds.. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan PowerPoint Presentation Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. By Chandra Setiawan. Standar Kompetensi. 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi Dasar. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Uploaded on Jul 20, 2014 Download PresentationDampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presentation Transcript Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan By Chandra SetiawanStandarKompetensi 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara KompetensiDasar • Menganalisis dampak penyelenggaraan • pemerintahan yang tidak transparanIndikator • Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan • Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan • Mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparanDefinisiPemerintah • Pemerintahadalahorganisasi yang memilikikekuasaanuntukmembuatdanmenerapkanhukumsertaundang-undangdiwilayahtertentu • Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negaraDalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit • DalamArtiSempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri kabinet. • DalamArtiLuas Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yang Transparan • Suatupemerintahanataukepemerintahan yang transparanterbuka,yaitusuatu system pemerintahan yang didalampenyelenggaraankepemerintahannyaterdapatkebebasanaliraninformasidalamberbagaiproseskelembagaansehinggamudahdiaksesolehmereka yang asasetisinimenyangkuthasratseorangaparatbirokrasiuntukmerasaikutmemikulkewajibanpenuhdanikatankuatdalampelaksanaansemuatugaspekerjaansecaramemuaskan • Pengabdian adalahhasratkerasmenjalankantugas – tugaspekerjaandengansemuatenaga pikirandanotot / mental danfisik, seluruhsemangat,kegairahandanseparuhperhatiantanpapamrihapa – apa yang adalahkesadaranseseorangpetugasuntuksetulusnyapatuhkepadatujuanbangsa, konstitusinegara, peraturanperundangan, badaninstansi, tugasjabatanmaupunatasandemitercapainyacita – citabersama yang ditetapkan • Kepekaan mencerminkankemauandankemampuanseorangaparatbirokrasiuntukmemperhatikansertasiagaterhadapberbagaiperkembangan yang baru, situasi yang berubah, dankebutuhan yang timbuldalamkehidupanmasyarakatdariwaktukewaktudengandisertaiusaha – usahauntukmenanggapisebaik – persamaandalamperlakuan, pelayanandanpengabdianharusdiberikanolehsetiapaparatbirokrasikepadapubliktanpamemandanghubungankerabat, ikatanpolitik, asal – usulketurunanataukedudukansosial • Kepantasan mengacupadasuatuhal yang sepatutnyamenurutpertimbangan moral ataunilaietnis yang berlakudalamkehidupanmasyarakat. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 • Asas Kepastian Hukum, • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, • Asas Kepentingan Umum, • Asas Proporsionalitas, • Asas Profesionalitas, • Asas Asaskepastianhukum adalahasasdalam Negara hukum yang mengutamakanlandasanperaturanperundang – undangan , kepatutan, dankeadilandidalamsetiapkebijkanpenyelenggaraan Negara. • 2. Asastertibpenyelenggaraan adalahasas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian, dankeseimbangandalampengendalianpenyelenggaraan Negara. • 3. Asaskepentinganhukum adalahasas yang mendahulukankesejahteraanrakyatdankewajibanpenyelenggaraan AsasProporsionalitas adalahasas yang mengutamakankeseimbanganantarahakdankewajibanpenyelenggaraan Negara. • 5. Asasperofesionalitas adalahasas yang mengutamakankeahlianberlandaskanpadakodeetikdanketentuanperaturanperundang – undangan yang berlaku. • 6. Asasakuntansibilitas adalahasas yang menentukanbahwasetiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaraan Negara harusdipertanggungjawabkankepadamasyarakatataurakyatsebagaipemegangkedaulatantertinggi Negara sesuaidenganketentuanperaturanperundang – undangan yang indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Pengaruh Kekuasaan • Ingin mempertahankan kekuasaanya. • Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, • Mengabaikan proses demokratisasi, • Bersifat sentralistis, • Penyelahgunaan kekuasaan. Moralitas • Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika. • Melakukan perbuatan tercela berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi • Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. • Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. Politik dan Hukum • Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. • Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan • Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. • Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. • Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. • Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging nilai dominan. • Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan • Polisi yang melakukanpenilanganterhadappenggunakendaraanbermotorsesuaidenganketentuan yang berlaku, terutama yang melanggarperaturan. Di saatsepertiini, polisitidakmenggunakankesempatanuntukmenambahpenghasilan. • Pemerintahmemperhatikandaerah yang terpencil/ tertinggalsehinggatercapainyakesejahteraanrakyatdanpemertaanpembangunannasionalWarga Negara berkewajibanuntukmembayarpajak. Namunpadarealisasinyapajaktelahdisalahgunakanolehpemerintahuntukkepentinganpribadi. Tindakankorupsi = sesuatu yang tidaktransparan yang menyengsarakanrakyatkecil.Book Reference • Aim Abdulkarim, Advance Learning Civic Education .page • Budiyanto. Pendidikankewarganegaraankelas XI SMA. ;2007. page 75 – 77 • Gie, 1988, page – yang pintaritubanyaktetapiorangjujuritulangka…. Makadariitu, wahaisaudarakujadilahpribadi yang jujursebabkejujuranmudapatmeninggikanderajatmudimataTuhan csw
DariHasil Voting 1159 Orang Sepakat dengan Jawaban: B. Selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain.. Terkait Pertanyaan Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah? kami sudah memverifikasi ulang dengan mencari di berbagai referensi media online seperti artikel blog, jurnal, media berita, ensiklopedia dll.
Negara Indonesia terbentuk atas kesepakatan bersama dan itikad baik oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam satu wadah NKRI. Hal tersebut berarti rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Namun untuk melaksanakan kedaulatan tersebut, rakyat tidak langsung memerintah dan menyelenggarakan kehidupan kenegaraan sendiri. Mereka memercayakan kekuasaan kepada para wakilnya Penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia dijalankan oleh pemerintah . Dalam negara demokrasi, pemerintah merupakan lembaga yang diserahi tugas oleh rakyat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah berisi orang- orang yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan saat ini lebih diarahkan pada pembudayaan manusia Indonesia, lembaga perwakilan rakyat, masalah demokratisasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Pemerintah harus bebas dari KKN dan harus mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, berwibawa, bersih, efektif, dan efi sien. 1. Pengertian Penyelenggara Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV tertulis bahwa “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan tujuan negara diperlukan suatu lembaga untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pemerintah Negara Indonesia. Selain itu, juga tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan “Oleh karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara…”. Berarti penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh para penyelenggara negara. Terdapat 2 pengertian penyelenggara negara, yaitu a. Penyelenggara negara dalam arti luas, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. b. Penyelenggara negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah eksekutif. Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara terdiri dari a. Penyelenggara di bidang eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, camat, wali kota, bupati. b. Penyelenggara negara di bidang legislatif, yaitu ketua MPR dan DPR, para anggota MPR, DPR, DPRD, DPD. c. Penyelenggara negara di bidang yudikatif, yaitu hakim, jaksa, penyidik dan panitera. Jadi jelaslah bahwa yang menjadi penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pemerintah negara. 2. Bentuk-Bentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara bergantung pada 2 hal, yaitu a. Berdasarkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, Berdasarkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, bentuk pemerintahan negara dibedakan menjadi 3, yaitu Gambar Pemberantasan korupsi menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, berwibawa, bersih, efektif, dan 1 Bentuk pemerintahan monarki Bentuk pemerintahan monarki merupakan bentuk pemerintahan yang tertua. Monarki berasal dari bahasa Yunani, mono dan archein. Mono berarti satu dan archein berarti pemerintah. Jadi bentuk pemerintahan monarki adalah suatu praktik pemerintahan dengan kekuasaan yang dipegang oleh satu orang raja/ratu/kaisar. Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan rakyat harus patuh dan tunduk. Akibatnya, dapat terjadi tindakan sewenang-wenangan terhadap rakyat. 2 Bentuk pemerintahan oligarki Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan negara dipegang beberapa orang. 3 Bentuk pemerintahan demokrasi Demokrasi lahir sebagai tindakan perlawanan atas sistem pemerintahan oligarki yang gagal mennyejahterakan rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan negara dipegang rakyat. Pemerintahan ini memberikan hak-hak politik kepada warga negara secara bebas melalui demokrasi perwakilan. b. Berdasarkan cara penunjukan kepala negara Berdasarkan cara penunjukan kepala negara, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 2, yaitu 1 Monarki Pemerintahan monarki dipegang oleh satu orang penguasa yang berlaku sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Raja berkuasa seumur hidup dan diperoleh melalui warisan secara turun-temurun, kekuasaannya mutlak. 2 Republik Pemerintahan republik merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dipilih oleh rakyat dan menduduki jabatan dalam kurun waktu tertentu. Kepala negara berkuasa atas rakyat sehingga kekuasaannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Arti pemerintah berbeda dengan arti pemerintahan. Kata pemerintah berasal dari kataYunani kubernan atau nahkoda kapal yang berarti menatap ke depan. Memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat, memperkirakan arah perkembangan masyarakat di masa depan, dan menentukan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat pada tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah merupakan aparat atau pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan. Jadi pada intinya pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara. Sedangkan pemerintah adalah pelaksana tugas dan kewenangan penyelengaraan negara. Penyelenggara pemerintahan negara yang baik goodgovernment merupakan tujuan dari bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Good government ini dilandasi oleh pemahaman bahwa pemerintah adalah abdi masyarakat sehingga harus selalu siap melayani masyarakat dengan baik dalam hubungan timbal balik yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Good govermance ini berkaitan dengan tata penyelenggaraan yang baik. Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih menurut UU No. 28 Tahun 1999 meliputi a. Asas kepastian hukum Berdasarkan asas kepastian hukum, setiap kebijakan penyelenggara negara harus mengutamakan hukum sebagai landasannya. Landasan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. b. Asas tertib penyelenggaraan negara Berdasarkan asas tertib penyelenggara negara, setiap pengendalian penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan. c. Asas kepentingan umum Berdasarkan asas kepentingan umum, setiap penyelenggaraan negara harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. d. Asas keterbukaan Berdasarkan asas keterbukaan, setiap penyelenggara negara harus membuka diri terhadap masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dalam peneyelenggaraan negara, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Berikan contoh penyelenggaraan negara yang tidak transparan menurut pengetahuan yang Anda peroleh dalam kehidupan sehari-hari! Aktivitas Mandiri Gambar Good government berkaitan dengan tata penyelenggaraan yang baik. Sumber Penyelenggara negara yang bersih berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 adalah penyelenggara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik KKN serta perbuatan tercela lainnya. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, dijadikan dasar dalam menyelenggarakan negara. Asas ini menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. United Kingdom Overseas Development Administration UK/ODA menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut 1. Legitimasi Legitimasi menekankan pada kebutuhan terhadap sistem pemerintahan yang mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan persetujuan dari yang diperintah rakyat, dan juga menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tersebut. 2. Akuntabilitas Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performan perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media. 3. Kompetensi Pemerintah harus menunjukkan kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, agar dapat mencapai pelayanan publik yang efi sien. Pemerintah yang baik membutuhkan kapabilitas manajemen publik yang tinggi, dan menghindari penghamburan dan pemborosan, khususnya pada anggaran militer yang tinggi. Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya pada biaya pembangunan sosial, seperti antikemiskinan, kesehatan, dan program-program pendidikan. 4. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Pemerintah memiliki tugas bukan hanya yang terdapat pada konvensi- konvensi internasional untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politik yang berhubungan dengan kemajemukan institusi. Sumber Info Khusus e. Asas proporsionalitas Berdasarkan asas proporsionalitas, setiap penyelenggara negara harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan negara. f. Asas profesionalitas Berdasarkan asas profesionalitas, setiap penyelenggara negara harus mengedepankan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. g. Asas akuntabilitas Berdasarkan asas akuntabilitas, setiap negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan negara yang dilakukan kepada rakyat. Selain itu, penyelenggara negara juga harus mematuhi prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu a. prinsip kepastian hukum, b. prinsip keseimbangan, c. prinsip kesamaan dalam mengambil keputusan, d. prinsip bertindak cermat/saksama, e. prinsip motivasi untuk setiap keputusan, f. prinsip jangan menyalahgunakan kewenangan, g. prinsip permainan yang tulus, h. prinsip keadilan/larangan bertindak sewenang-wenang, i. prinsip pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan, j. prinsip meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan, k. prinsip perlindungan cara hidup pribadi. Dengan menaati semua asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diharapkan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bebas dari KKN dapat tercapai. Selain itu, juga diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang berwibawa bersih dan transparan sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. 4. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tertutup Penyelenggaraan pemerintahan negara sangat berpengaruh bagi perikehidupan rakyat dalam suatu negara. Apabila penyelenggaraan pemerintahan negara tertutup yaitu pemerintah tidak mau memberikan informasi yang menyangkut kepentingan bersama dan tidak mau membicarakan secara terbuka masalah-masalah penting tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, akan berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ketertutupan berarti tidak adanya komunikasi dan informasi antara rakyat dan pemerintah, sehingga baik rakyat maupun pemerintah tidak tahu apa yang diinginkan oleh rakyat dan rakyatpun tidak tahu apa yang akan dilakukan pemerintah. Dengan ketertutupan tersebut, rakyat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik, koreksi, saran bahkan pemerintah tidak mau dikontrol. Keadaan semacam ini memberi peluang yang besar bagi pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, seperti KKN. Apabila kondisi semacam ini dibiarkan berlarut- larut, akan terjadi protes dan mosi tidak percaya dari masyarakat sehingga akan meyulut kerusuhan yang dapat mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertutup mempunyai akibat negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat-akibat tersebut antara lain a. tidak diakuinya hak-hak warga negara dalam pemerintahan hak politik, b. pergantian pemerintahan secara periodik tidak merata, c. tidak adanya kebebasan untuk berbicara, menyampaikan aspirasi, dan pendapat, d. pelaksanaan pembangunan yang tidak merata, e. tidak diakuinya hak milik warga negara, f. kekuasaan dipegang oleh satu rezim tertentu, g. hukum negara tidak dijalankan dengan baik, h. terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, Lakukan wawancara dengan beberapa warga masyarakat di desa tempat tinggal Anda mengenai keterbukaan antara warga masyarakat dengan perangkat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat! Tanyakan hal-hal berikut ini! 1. Apakah aspirasi warga masyarakat telah tersalurkan sebagaimana mestinya atau belum? 2. Apakah kebijakan pemerintah desa selama ini sudah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat? Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari hasil wawancara yang telah Anda lakukan! Aktivitas Mandiri Sebagai bagian dari anggota masyarakat, manusia selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Terdapat beberapa kendala dalam jalinan hubungan antarmanusia, di antaranya adalah struktur masyarakat heterogen, yaitu mesyarakat dengan keanekaragaman perbedaan dan kepentingan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menciptakan konfl ik di antara anggota masyarakat. Untuk itu, diperlukan sikap keterbukaan agar terjalin hubungan yang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Sikap keterbukaan dapat mengarahkan orang pada sikap toleransi antarmanusia, sehingga dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan serasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sikap keterbukaan harus dapat diterapkan oleh semua pihak baik rakyat sebagai warga negara maupun penguasa negara. Dengan berlandasankan sikap keterbukaan tersebut, bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. 1. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Keluarga Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga menjadi tempat seorang manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup pertama kali. Keluarga juga menentukan sikap dan karakter seseorang dalam kehidupan. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang hidup bersama dan berinteraksi. Mengingat kehidupan keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan sikap dan karakter seseorang, maka sikap terbuka mulai ditanamkan sejak dini dilingkungan keluarga. Sikap terbuka perlu dikembangkan dalam lingkungan keluarga agar setiap anggota keluarga dapat memahami maksud dan tujuan keluarga tersebut. Dengan sikap terbuka antara seluruh anggota keluarga, dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan keluarga yang harmonis dapat dicapai apabila terjadi a. komunikasi secara terbuka dan demokratis antaranggota keluarga, b. masing-masing anggota mampu mengetahui hak dan kewajibannya. D Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan
Penyelenggaraanpemerintahan yang baik "good governance" adalah istilah yang sangat popelar dewasa ini baik pada negara-negara maju atau negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.Good governance pada dasarnya adalah pemerintah demokrasi yang transparan. Agar dapt terlaksana dengan baik maka good governance perlu pengawasan oleh lembaga perwakilan yang legitimed, di samping pengawasan
Uploaded byAndrew 0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDescriptionHdndndnCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDampak Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak TransparanUploaded byAndrew DescriptionHdndndnFull descriptionJump to Page You are on page 1of 5Search inside document You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Dilansirdari Ensiklopedia, dampak yang paling besar dirasakan masyarakat dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah munculnya sikap apatisme masyarakat terhadap pemerintah. Baca Juga Gambar Di samping merupakan elemen menu di Ms. Excel dengan fungsi?
Connection timed out Error code 522 2023-06-14 172205 UTC What happened? The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed. What can I do? If you're a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you're the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here. Cloudflare Ray ID 7d74401cef390bb3 • Your IP • Performance & security by Cloudflare Systempemerintahan yang demokratis, seharusnya diselenggarakan dengan secara terbuka. Apabila system pemerintahan demokrasi dilakukan secara tertutup, hal itu akan membuat dampak negative bagi kehidupan berbangsa dan keterbukaan diharapkan penyelenggaraan Negara bersedia membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar,jujur dan tidak 0% found this document useful 0 votes173 views10 pagesCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes173 views10 pagesDampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan Dan Sikap PositifJump to Page You are on page 1of 10 You're Reading a Free Preview Pages 5 to 9 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

DAMPAKPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN 1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Istilah pemerintah (Government) dapat dibedakan dengan pemerintahan (governing). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Contoh Soal CPNS: KEBIJAKAN PEMERINTAH PPCI CPNS 2011 kumpulan soal soal cpns ujian seleksi penerimaan calon pegawai

Ilustrasi Pemilu. Foto media sosial dalam pemilihan umum sangat penting karena media sosial telah menjadi platform yang berpengaruh secara signifikan dalam konteks politik dan pemilihan umum terutama di era modern seperti Setyono, 2015 media sosial memiliki peran penting dalam kampanye pemilihan umum, baik sebagai media kampanye, media informasi, media partisipasi maupun media pemantau. Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan sikap pemilih terhadap calon dalam pemilihan sosial memiliki peran penting dalam pemilihan umum yakni sebagai berikut;1. Menciptakan integritas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan Media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi politik dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula di dalam pemilihan umum Ratnamulyani dan Beddy, 2018.3. Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan harapan mendapatkan dukungan dan simpati Nurcholis dan Tri, 20204. Media sosial memiliki kemampuan untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap isu-isu tertentu yang diagendakan media massa Musfialdy, 2015, kampanye melalui media sosial bisa dilakukan dengan menentukan tujuan kampanye, mengenali terlebih dahulu audiens target, pilih platform media sosial yang tepat, buat rencana konten, lebih bagus dengan teknik pemersatu komunitas, berinteraksi dengan audiens, memantau dan analisis kinerja, kolaborasi dengan influencer, gunakan iklan berbayar, yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan itu, konten pesan politik dalam kampanye melalui media sosial harus dirancang dengan hati-hati dan memperhatikan aspek etika serta regulasi yang berlaku seperti mengidentifikasi nilai inti dan isu, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan konten visual yang menarik, menyampaikan pesan dengan narasi yang kuat, menggunakan pendekatan yang inklusif, menyertakan bukti dan data yang meyakinkan, memromosikan partisipasi dan aksi, hindari serangan dan retorika yang negatif, memberikan respon terhadap komentar dan pertanyaan, mematuhi hukum dan politisi juga dapat berperan dalam pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilihan umum, yakni dengan membangun keterhubungan langsung dengan pemilih, meningkatkan transparansi, membangun personal branding, menggerakkan pemilih muda, memonitor sentimen publik dan membangun jaringan dan sosial ternyata memiliki peran yang cukup besar dalam mengubah perilaku pemilih dan mempengaruhi pemilihan umum. Hal ini disampaikan oleh Yusran dan Sapar, 2022 yang mengatakan bahwa media sosial berpengaruh terhadap partisipasi oleh penelitian Zempi, 2023 mengatakan bahwa pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilu secara optimal dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar di Kabupaten sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam persebaran informasi politik dalam pemilihan umum. Terdapat beberapa cara di mana media sosial dapat mempengaruhi hal tersebut yaitu persebaran informasi cepat dan luas, pembentukan opini publik, kampanye politik yang lebih terjangkau dan target dan meningkatkan partisipasi sosial dapat memperkaya diskusi politik, memfasilitasi partisipasi pemilih dan meningkatkan aksesibilitas informasi, penting juga untuk mengembangkan literasi media sosial dan keterampilan pemilahan informasi yang kritis untuk mengatasi tantangan penyebaran berita palsu dan Nusran pada artikel media sosial, memiliki peran memperkuat demokrasi karena media sosial bisa menjadi panggung bagi tiap pengguna, warga negara menyampaikan pemikiran dan opininya. Menurutnya, kebebasan di era digital juga hendaknya menganut prinsip demokrasi Pancasila antara lain menjamin kebebasan berekspresi, pers yang bebas, keberadaan parpol, pembagian kekuasaan, ada pemilu, hak-hak minoritas dijamin, supremasi hukum, pemerintahan yang konstitusional, peradilan tidak memihak dan manajemen lembaga publik yang media sosial terhadap proses demokrasi dapat memiliki dampak yang signifikan seperti partisipasi politik yang lebih luas, akses informasi yang lebih mudah, pemberdayaan masyarakat, kampanye politik yang lebih terjangkau dan efektif, tantangan berita palsu dan itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi, juga mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait, seperti penyebaran berita palsu, perang informasi, dan polarisasi dalam pemilihan umum adalah tindakan yang sangat tidak etis, hal tersebut dapat memengaruhi opini dan perilaku pemilih dengan cara yang tidak jujur atau tidak adil. Perilaku ini seperti menyebarkan berita palsu hoax, adanya bot dan akun palsu, memanipulasi trending topic di media sosial, serangan pribadi dan kampanye penghancuran reputasi, menargetkan iklan politik yang salah kepada pemilih, membeli pengikut atau keterlibatan palsu seperti like, komentar, atau retweet untuk menciptakan kesan popularitas yang tidak sesuai dengan dukungan tindakan manipulasi tentu merugikan dan menimbulkan dampak terhadap pemilihan umum. Dampak ini seperti memburuknya kualitas informasi, meningkatkan konflik, menurunkan kepercayaan publik, mengancam integritas pemilihan dan merusak reputasi kandidat dan partai melawan dampak manipulasi media sosial dalam pemilihan umum, penting bagi pemilih untuk mengembangkan keterampilan literasi media yang kuat, memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat secara keseluruhan juga perlu bekerja sama untuk mengenali, mengatasi, dan menghentikan praktik manipulasi media pengguna media sosial dalam pemilihan umum sangat disarankan kita agar lebih teliti dan bisa menyaring segala sesuatu yang diterima dengan verifikasi informasi, berpartisipasi aktif, kritis dan skeptis, mengikuti sumber terpercaya, bersikap hormat dalam diskusi, jaga privasi dan keamanan, cari dialog dan pemahaman, laporkan penyalahgunaan, dukung kampanye yang jujur, dan menjaga keseimbangan penggunaan media R. Darmawan P. dan Siti Zulaikah. 2015. Peran Media Sosial dalam Pemilihan Umum 2014 Studi Kasus Twitter dan Instagram. Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 8, No. Irninta Islamiah dan Sapar. 2022. Pengaruh Media Sosial Dan Perilaku Pemilih Dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 Studi Di Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Jurnal Darma Agung Vol. 30, No. 2, Hlm. Chairun Nisa dan Ana Kuswanti, Siti Maryam. 2023. Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukanpengetahuan Politik Masyarakat. Ekspresi dan Persepsi. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. Ike Atikah dan Beddy Iriawan Maksudi. 2018. Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. Vol 20, No 2015. Peran Media Massa Saat Pemilihan Umum Mengawasi Atau Diawasi. Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Hlm. Ahmad & Tri Rizki Putra. 2020. Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden 2019 Studi Pada Mahasiswa Fisipol Ugm. Jurnal PolGov Vol. 2 No. 1.
PembahasanPengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.Hasil penelitian sejalan dengan pendapat ITB (2004) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya
QbCDD.
  • 14upr7ontk.pages.dev/72
  • 14upr7ontk.pages.dev/421
  • 14upr7ontk.pages.dev/153
  • 14upr7ontk.pages.dev/797
  • 14upr7ontk.pages.dev/653
  • 14upr7ontk.pages.dev/600
  • 14upr7ontk.pages.dev/308
  • 14upr7ontk.pages.dev/347
  • 14upr7ontk.pages.dev/189
  • 14upr7ontk.pages.dev/605
  • 14upr7ontk.pages.dev/278
  • 14upr7ontk.pages.dev/533
  • 14upr7ontk.pages.dev/830
  • 14upr7ontk.pages.dev/580
  • 14upr7ontk.pages.dev/697

    • dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan